Aspek konflik kepentingan ini terungkap cukup jelas dalam kasus di Situs Sangiran seperti dipaparkan dalam buku ini. Pemerintah seringkali lupa mengikutsertakan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan, pemerintah juga tidak mau tahu kenyataan adanya perbedaan persepsi dalam memberi makna benda cagar budaya antara masyarakat setempat dengan pemerintah sendiri. Upaya pelestarian di Situs Sangiran lebih banyak dilakukan dengan cara penegakan hukum (law enforcement ) semata, tanpa ada niat untuk mencari solusi yang menohok langsung ke akar permasalahannya. Dalam konteks ini, kajian yang disajikan buku ini menjadi relevan untuk diangkat ke permukaan. Dengan demikian, tidak saja masyarakat yang diminta kesadarannya untuk tidak melakukan kegiatan 'pemiskinan' benda cagar budaya di situs ini, tetapi pemerintah juga diminta pengertiannya akan kebutuhan masyarakat setempat untuk memperoleh manfaat langsung dari benda cagar budaya yang dimata mereka tidak lain adalah sumber daya warisan leluhurnya. Bukankah mereka adalah pewaris yang sah atas warisan budaya itu, dan karena itu juga berhak untuk memperoleh manfaat darinya?