Selama ini tudingan tentang represi yang dilakukan negara terhadap institusi pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di masa demokrasi liberal dan terpimpin selalu dihubung-hubungkan dengan Presiden Soekarno seabagai aktor tunggalnya. Padahal kewenangan yang dimiliki Penguasa Perang Daerah (Peperda) atas dasar pemberlakuan negara dalam keadaan darurat perang memungkinkan pihak militer bertindak sebagai Raja-raja kecil di wilayah masing-masing, dengan mendekritkan berbagai tindakan anti demokrasi, termasuk juga pemberangusan pers. Pada masa rezim Soeharto, represi yang dilakukan negara terhadap organisasi wartawan terjadi lebih sestematis dan homogen. Ketika Harmoko menjabat Menteri Penerangan misalnya, ia kerap mengeluarkan keputusan kontroversial, antara lain dengan mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan berulang kali menegaskan sikapnya tentang satu-satunya organisasi wartawan yang diakui pemerintah, hanyalah PWI. Ternyata Harmoko ketika masih menjabat sebagai pengurus PWI Cabang Jakarta pernah melawan arus dengan menentang upaya PWI Pusat yang akan mendukung Peraturan Menteri Penerangan No.2 Tahun 1969 tentang pengakuan terhadap PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan di Indonesia. Harmoko, selain menggadaikan idealismenya, dianggap sebagai tokoh yang sukses melakukan Golkarisasi di tubuh PWI. Pada masa Orde Baru dengan Harmoko sebagai salah satu aktornya PWI mengalami kooptasi total, terpasung dan terperdaya. Kisah-kisah ketidak berdayaan PWI di hadapan organisasi negara inilah yang diungkapkan di buku ini.