Buku ini membahas tindakan-tindakan administratif dalam Gereja Katolik, yakni dekret singular, perintah singular, reskrip, indult, privilegi, dan dispensasi. Di antara semua tindakan administratif itu yang paling banyak di lakukan ialah permintaan dan pemberian dispensasi. Melalui tindakan-tindakan administratif itu kuasa eksekutif-administratif Gereja ingin menyelenggarakan good governance bagi umatnya dan melayani kebutuhan-kebutuhan mereka, khususnya yang rohani dan yang menjamin keselamatan kekal jiwa mereka. Akan dibahas di sini definisi, kewenangan, batas-batas dan kekecualian, sah dan halalnya, prosedur, masa berlaku dan berhentinya masing-masing tindakan administratif, sebagaimana diatur dalam KHK 1983, kan. 35-93. Tindakan administratif tidak selalu tepat atau menguntungan bagi yang terkena. Karena itu, dalam buku ini juga dibahas keberatan dan prosedur pengajuan keberatan terhadap tindakan administratif kepada otoritas gerejawi yang lebih tinggi. Dengan demikian, buku ini sangat berguna bagi para Ordinaris dan Ordinaris Wilayah di keuskupan untuk suatu good governance di Keuskupan, dan bahkan layak diketahui oleh umat beriman awam jika harus berurusan dengan tindakan administratif gerejawi.